The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
[thirty] Through the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts over ethnic difficulties in Kalimantan and spiritual problems in Maluku transpired. My expertise of being Element of among the palace’s details sources At the moment shows the President lacked the help of legitimate details from the sphere, was not able to regulate armed service manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and failed To maximise the result of intelligence operations for prevention and development of usual situations. The impression of your President for a defender of spiritual and ethnic minorities, able to orchestrate reform, was ‘thwarted’ through the devices in the government corporations at that time.
Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.
Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.
Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion and communism) had been unravelled. His most important pillar of assistance, the PKI, had been successfully eliminated by another two pillars—the army and political Islam; and the army was on the way in which to unchallenged electric power. In March 1968, Suharto was formally elected president.
In summary, we want to underline a few main troubles. Initial, the practical experience from the militarization of intelligence and using intelligence organizations for the benefit of the elite need to function a lesson with the restructuring and reform of intelligence into an experienced company, independent from politics and serving the passions of your point out exclusively.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.
In 1950-1958, military intelligence continue to dominated the operational routines of the intelligence products and services, Although they weren't directed to encounter a selected external risk. This politicization approach started in early 1952 in the event the Main of Team of the Armed Forces TB Simatupang shaped BISAP being an intelligence agency to assist his Business office as well as Defense Ministry. On the other hand, due to its structural marginal informasi lebih lanjut position and confined assets and resources, BISAP could not do Significantly and was dissolved in the next year.[sixteen]
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
The killings are passed over for most Indonesian historical past books and also have been given tiny introspection by Indonesians and comparatively small Global attention. Satisfactory explanations for the size and frenzy of your violence have challenged scholars from all ideological Views. The opportunity of a return to comparable upheavals is cited as a Think about the "New Buy" administration's political conservatism and tight control of the political program.
Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.
Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.